Trenggalek, 29 Juli 2025. Bertempat di ruang Media Center Pengadilan Agama Trenggalek mengikuti Pelatihan Juru Bicara dan Pengelolaan Media Sosial secara daring melalui aplikasi Zoom yang diselenggarakan oleh Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Badan Urusan Administrasi (BUA) Mahkamah Agung RI yang diikuti oleh 4 (empat) Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia. Ikut dalam kegiatan pelatihan tersebut HUMAS Pengadilan Agama Trengggalek Bpk. Dr. TOIF, Drs.M.H., Kasubbag PTIP (TRIMO, S.H.,M.H.), Panmud Hukum (MU'TAMIDAROHAM, S.H.), dan pegawai yang aktif di media sosial.
Acara Pelatihan Juru Bicara dan Pengelolaan Media Sosial dimulai pukul 09.00 Wib diawali dengan laporan kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung Dr. SOBANDI, SH.,MH. dilanjutkan dengan Sambutan sekaligus membuka acara kegiatan oleh Juru Bicara Mahkamah Agung RI Prof. Dr. YANTO, SH., MH. Sebagai Pemateri Dr. RIKI PERDANA RAYA WARURU, SH.,MH. Materi yang disampaikan Fungsi dan Tugas Juru Bicara di Humas, ISHMAH PURNAWATI, S.Kom.,M.Kom, Materi Pengelolaan Media Sosial di Mahkamah Agung dan NUR AZIZAH, S.S.,M.Hum membawakan materi Pembuatan Siaran Pers.
Kegiatan ini bertujuan untuk membekali para juru bicara, humas, bidang hukum, pengelola media sosial, dan pegawai yang aktif di media sosial di lingkungan peradilan seluruh Indonesia. Sebagaimana tercantum dalam surat nomor : 145/BUA.6/UND.HM2.1/VII/2025 tanggal 23 Juli 2025, diharapkan para peserta dapat meningkatkan kompetensi mereka dalam menyampaikan informasi secara efektif dan mengelola citra positif lembaga di era digital.
Mahkamah Agung menekankan pentingnya acara ini sebagai langkah proaktif dalam menghadapi tantangan komunikasi di era modern. Dengan peningkatan kualitas juru bicara dan pengelolaan media sosial, diharapkan informasi mengenai proses peradilan dapat tersampaikan dengan transparan dan akurat kepada publik.
Di tengah derasnya arus informasi dan kecepatan penyebaran berita, kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif dan mengelola kebenaran informasi serta reputasi lembaga menjadi sangat krusial. Untuk memastikan bahwa setiap informasi yang disampaikan dari lingkungan peradilan adalah akurat, jelas, dan mampu membangun kepercayaan publik.