KOP 2.png

Written by ADMIN IT PA.TL on . Hits: 352

Prosedur Keberatan Pelayanan Informasi

PROSEDUR KEBERATAN TERHADAP PELAYANAN INFORMASI

Syarat dan Prosedur Pengajuan

1. Pemohon berhak mengajukan keberatan dalam hal ditemukannya alasan sebagai berikut:
  a. Adanya penolakan atas permohonan informasi;
  b. Tidak disediakannya informasi yang wajib diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam bagian II. A;
  c. Tidak ditanggapinya permohonan informasi;
  d. Permohonan ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
  e. Tidak dipenuhinya permohonan informasi;
  f. Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
  g. Penyampaian informasi melebihi waktu yang diatur dalam Pedoman ini.
2. Keberatan ditujukan kepada Atasan PPID melalui Petugas Informasi oleh Pemohon atau kuasanya.

Hak-hak Pemohon Informasi

Pasal 4 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

1. Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
2. Setiap Orang berhak:
  a. melihat dan mengetahui Informasi Publik;
  b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;
  c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau
  d. menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundangundangan.
3. Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.
4. Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan UndangUndang ini.

Biaya Perolehan Informasi Untuk Pengadilan

1. Biaya perolehan informasi dibebankan kepada Pemohon.
2. Biaya perolehan informasi sebagaimana dimaksud butir 1 terdiri atas biaya penggandaan (misalnya fotokopi) informasi yang dimohonkan serta biaya transportasi untuk melakukan penggandaan tersebut.
3. Biaya penggandaan sebagaimana dimaksud butir 2 adalah biaya riil yang ditetapkan oleh penyedia jasa pelayanan penggandaan.
4. Atasan PPID menetapkan biaya riil transportasi untuk melakukan penggandaan informasi sebagaimana dimaksud butir 2 dengan memperhatikan kondisi wilayah, dalam hal biaya tersebut diperlukan (misalnya lokasi penyedia jasa pelayanan penggandaan jauh dari Pengadilan).
5. Terhadap permohonan informasi mengenai penggandaan putusan atau penetapan tidak dikenakan biaya leges karena yang dapat diberikan kepada pemohon bukan merupakan salinan resmi.

*Sumber :

SK KMA NOMOR 1 - 144/KMA/SK/1/2011

 
 

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Trenggalek

Jl. Dr. Soetomo No. 21 Ngantru Trenggalek

Telp: 0355-791427

Fax: 0355-791427 

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tautan Aplikasi

ADMIN IT Pengadilan Agama Trenggalek @2019