Menu

LOGO1

PENGADILAN AGAMA TRENGGALEK

Sejarah

RIWAYAT BERDIRINYA PENGADILAN AGAMA DI TRENGGALEK

Pengadilan Agama di Jawa Timur dan Madura atau dalam hal ini Pengadilan Agama di Trenggalek didirikan atau dibentuk pada tanggal 01 Agustus 1882 (Stbl. 1882 No. 152 yang mulai berlaku tanggal 1 Agustus 1882), dimana ada Pengadilan Negeri didirikan Pengadilan Agama yang daerah hukumnya adalah bersamaan dengan daerah jurisdiksi Pengadilan Negeri.

Pengadilan Agama ketika itu berkuasa untuk memeriksa perkara-perkara perselisihan suami istri yang beragama Islam dan perkara lain tentang nikah, talak, rujuk, memutus perkara keturunan, pembagian waris dan segala persengketaan yang terbit dari perkara itu, misalnya hukum wasiyat (testamen), waqaf serta menentkan nazirnya, hak memelihara anak (hadanah), penolakan anak yang dilahirkan didalam dan diluar perkawinan, qadar nafkah keluarga dan ongkos pemeliharaan anak apabila syah dan ibu anak itu bercerai, menetapkan penanggalan dan hari raya Islam, terutapa permulaan ibadah puasa Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha dan sebagainya.

Formasi dari pengadilan ini terdiri dari seorang Ketua, yaitu Penghulu yang diangkat pada Pengadilan Negeri sebagai penasehat dalam agama Islam dan sebanyak-banyaknya 8 orang anggota. Para penghulu yang otomatis menjadi ketua diangkat oleh residen, sedangkan anggota-anggota dari Pengadilan Agama, untuk daerah Solo dan Yogyakarta diangkat oleh Gubernur, sedangkan untuk lain tempat oleh G.G. (Stbl. 1926 No.232). Sejak tahun 1937 pengangkatan dari anggota-anggota itu dilakukan oleh Residen.

Anggaran belanjanya dari Pemerintah ketika itu tidak ada. Semua biaya Pengadilan ini dipikul oleh Ketua, yang uangnya didapat dari ongkos-ongkos perkara. Besarnya ongkos perkara tidak sama. Untuk perceraian, fasakh dan sebagainya adalah diantara 3 dan 5 rupiah. Dalam perkara menentkan keturunan dan pembagian waris, selain uang sidang sebagai ongkos dengan persentase dari harta peninggalan seseorang yang harta pusakanya diperkirakan. Kadang-kadang jumlahnya tidak sedikitdan memberatkan yang berkepentingan.

Merosotnya Pengadilan Agama dimana masyarakat dengan berangsur-angsur dapat digambarkan dengan nyata. Rupanya demikianlah kehendak pemerintah kolonial agar dengan mudah sekali dapat menuduh dan memburukkannya dengan akibat kemudian diadakan tindakan-tindakan yang menyebabkan beberapa kekuasaan dari pengadilan ini dikurangi.

Sebuah komisi yang dibentuk pada tahun 1922 untuk meninjau kembali urusan Pengadilan Agama menyarankan dalam rapatnya untuk mengurangi beberapa hak dan kekuasaan dari Pengadilan Agama.

Rupa-rupa alasan yang dikemukakan dan akhirnya pada tahun 1931 (Stbl. 53) :

          1. Kekuasaan untuk menentukan dan mengangkat wali  (voogd) diserahkan kepada Pengadilan Negeri;
          2. Dicabutnya ordonansi 21 April 1922 dan Stbl. 230) tentang peraturan untuk mengawasi pemeliharaan uang dan barang-barang (seperti baitul mal);
          3. Disamping itu dihapuskan Pengadilan Agama (yang ketika itu dinamakan priester raad), diganti dengan nama penghulugereeh. Didalam peraturan tentang penghulugereeh ini direncanakan bahwa selain ketuanya juga griffier (panitera) mendapat gaji tetap, sedangkan bijzitternya mendapat uang sidang. Hak kekuasaannya dikurangi.
          4. Mendirikan Hof voor Mohammadaansche Zaken sebagai appelinstausi dari Penghulugereeh;

Dari keempat ketentuan dalam garis besarnya itu, ketika itu hanya dijalankan yang mengenai pencabutan saja dari Pengadilan Agama, sedangkan pembentukan Penghulugereeh dan Hof voor Mohammadaansche Zaken disebabkan malaise tidak dapat dilaksanakan.

Kompetensi Pengadilan Agama di Jawa – Madura yang terakhir diatur dengan Stbl.1937 No.116 pasal 2a (mulai berlaku tanggal 1 April 1937). Sedangkan perubahan-perubahan selanjutnya disertai dengan pembentukan Hof voor Islamiettische Zaken (Mahkamah Islam Tinggi) diatur dalam Stbl.1937 No.610 yang berlaku pada tanggal 1 Januari 1938.

Anggaran belanja pemerintah untuk Pengadilan Agama baru tampak pada tahun 1937 yang setahunnya berjumlah f.14.400 untuk 80 Pengadilan Agama di Jawa – Madura, yakni rata-rata tiap Pengadilan Agama mendapat f.15,- sebulannya. Anggaran ini hanya dianggap sebagai sumbangan, atau lebih tegas lagi pengganti kerugian bagi Pengadilan Agama disebabkan penarikan hak untuk mengadili perkara waris dari umat Islam, yang mulai tanggal 1 April 1937diserahkan kepada kekuasaan Pengadilan Negeri. Oleh sebab itu, sebagian dari Pengadilan Agama tidak mau menerimanya arena khawatur syubhat, sebab dengan menerima sumbangan itu berarti seolah-olah mengikhlaskan hukum faraid umat Islam diganti dengan adat recht.

Sungguhpun Pengadilan Agama adalah suatu tempat untuk mengadili perkara- perkara, yakni rechbank dan diakui sah oleh pemerintah, akan tetapi dijaman pemerintah Belanda hubungannya dengan Departemen van Justitie sama sekali tidak ada. Masing-masing mencari jalan sendiri dan berada dibawah pengawasan Bupati. Hubungan dengan Pengadilan Agama dilain tempat dilakukan dengan surat menyurat saja.

Secara privat, pernah atas usaha Ketua Pengadilan Agama Solo, Bapak K.R.H.M. Adnan dibulan April 1937 diadakan musyawarah yang melahirkan suatu ikatan dari para Penghulu sebagai Ketua Pengadilan Agama dengan nama Perhimpunan Penghulu dan Pegawaianya yang dikenal dengan PPDP dan sampai saat ini kalau tidak keliru perhimpunan tersebut masih ada, belum dibubarkan, namun sudah tidak lagi aktif.

Sebagaimana telah diketahui, Mahkamah Islam Tinggi didirikan dengan resmi pada tanggal 1 Januari 1938. Oleh karena berdirinya Pengadilan Tinggi Agama Islam ini erat sekali sangkut pautnya dengan penarikan hak waris dari Pengadilan Agama, maka selain masyarakat Islam marasa curiga juga PPDP bersikap sangat berhati-hati terhadap Mahkamah Islam Tinggi. Banyak kecurigaan dari Pengadilan Agama terhadap Mahkamah Islam Tinggi. Kecurigaan itu dari hari kehari berkurang, terutama sesudah Mahkamah Islam Tinggi beada dibawah pimpinan seorang bekas Ketua Pengadilan Agama yang dihormati dan merangkap menjadi Ketua dan PPDP.

Usaha untuk mengadakan perubahan oleh Mahkamah Islam Tinggi dijaman Belanda senantiasa gagal, sebab Mahkamah Islam Tinggi tidak dibolehkan mengadakan hubungan lebih jauh dengan Pengadilan Agama selain dari pemeriksa keputusan-keputusan Pengadilan Agama yang diappealkan kepada Mahkamah Islam Tinggi.

Pada akhir pemerintah Hindia Belanda, yakni pada tahun 1941 telah disiapkan suatu peraturan untuk mendirikan Penghulugerschten, akan tetapi rencana itu sampai datangnya pemerintah Jepang belum dapat dilaksanakan, sehingga keadaan Pengadilan Agama tidak mendapat perubahan perbaikan sama sekali.

Mahkamah Islam Tinggi pada permulaan Pemerintahan Jepang mulai lagi dengan usahanya untuk mencari jalan, agar Pengadilan Agama mendapat penghargaan dari Pemerintah. Langkah pertama dengan menghilangkan uang pengganti kerugian terhadap penarikan hak perkara waris sebanyak Rp. 14.400,- dijadikan belanja kantor. Ini adalah untuk mengadakan kontak pertama antara Pengadilan Agama dengan Mahkamah Islam Tinggi dan selanjutnya dengan Pemerintah. Dengan adanya ongkos belanja kantor itu segala pengeluaranharus dipertanggungjawabkan dan oleh sebab itu sedikit dapat diatur tata usaha keuangan Pengadilan Agama.

Belanja kantor ini yang tadinya sebesar Rp. 45,- tiap kuartal, akhirnya mencapai suatu jumlah yang dapat menutup segala ongkos administrasi dari Pengadilan Agama, akan tetapi belanja pegawai tetap belum mendapat Pengadillan Agama.

Di jaman jepang pernah diadakan suatu musyawarah yang dihadiri oleh para Ketua Pengadilan Agama sebagai ulama terkemuka, akan tetapi sifatnya jauh daripada sifat sebuah konferensi kerja dari Pengadilan Agama. Dan oleh sebab itu pada tanggal 13 sd 15 Oktober 1953 diadakan konferensi di Solo yang merupakan konferensi pertama dari segenap Pengadilan Agama di Jawa-Madura yang bersifat dinas dan membicarakan soal-soal intern dari Pengadilan Agama maupun ditinjau dari sudut hukum atau tata usahanya.

Sesudah pemerintahan jatuh ke tangan Republik Indonesia, bukan saja belanja kantor itu diteruskan, akan tetapi juga diperbesar. Sebagai telah diterangkan di atas tidak ada pegawai-pegawai Pengadilan Agama di jaman kolonial yang mendapat gaji tetap atau honorium dari Pemerintah, kecualai Ketuanya, inipun tidak digaji sebagai Ketua Pengadilan Agama, akan tetapi sebagai Penghulu atau Penghulu Kepala pada Pengadilan Negeri.

Pemerintah Republik Indonesia yang melihat kehanjilah jalannya urusan agama, setelah dibentuknya Lementrian Agama segera memperhatikan hal ini.

Mahkamah Islam Tinggi yang menurut Undang-undang harus berkedudukan di Jakarta berhubungan dengan keributan-keributan yang terjadi pada permulaan revolusi di Jakarta dengan datangnya tentara sekutu, dengan keputusan Presiden Republik Indonesia pada awal Januari 1946 dipindahkan ke Surakarta sampai sekarang. Kemungkinan untuk dipindahnya Ibu Kota RI rupanya tidak atau belum tertutup.

Sampai tanggal 25 Maret 1946 Mahkamah Islam Tinggi serta Pengadilan-pengadilan Agamanya berada di bawah asuhan Kementerian Kehakiman. Sesudah tanggal itu dengan penetapan Pemerintah No. 5/S.D. tahun 1946 Mahkamah Islam Tinggi dipindahkan ke Kementerian Agama.

Kemudian dengan persetujuan Pemerintah RI Kementerian Agama dalam Maklumat No. 2 tahun 1946 mengumumkan bahwa mulai tanggal 24 April 1946 hak Residen dan Bupati dalam pengangkatan dan pemberhentian para pegawai jawatan Agama. Penghulu landraad dan para penghulu naib dicabut dan perlu kiranya dicatat bahwaKetua Mahkamah Islam Tinggi yang pertama adalah almarhum K.R.H.M. Isa, kemudian K.R.H.M. Adnan, dahulu Ketua PTAIN yang ketiga adalah K.H. Zabidi Pd. Ketua Mahkamah Islam Tinggi, sedang griffirnya adalah 1) Prof. Mr.R.P. Notosusanto, 2)Prof. Mr. R. Moeljatno, keduanya menjadi guru besar pada Universitas Gajahmada, 3) Mr. R. Sunarjo, Pd. Sekjen pada Kementerian Agama, 4) H. Mohd. Djoenaidi, dan 5) Sdr. R. Soeprapto.

Hingga bulan Pebruari 1947 Penghulu landraad yang selain menjadi Penasehat Agama Islam pada Pengadilan Negeri, Juga mengurus hal-hal yang bersangkutan dengan pencatatan nikah, talak, dan rujuk, masih merangkap menjadi Ketua dari Pengadilan Agama. Dengan berlakunya Undang-undang No. 22 tahun 1946 pada permulaan Pebruari 1947 keadaan menjadiberubah. Oleh Kernenterian Agama pada tiap Kabupaten diangkat seorang penghulu kabupaten,yang  khusus rnengurus pencataan  NTR sebagai Kepala Pencatat dan disamping itu ada pulaseorang penghulu yang  khusus diserahi urusan Pingadilan Agama. Sebagai Ketua dan di sarnping itu merangkap sebagai penasehat pada Pengadilan Negeri. Kepala pegawai pencatat NTR disebut penghulu kabupaten, sedang Ketua Pengadilan Agama disebut Penghulu Hakim(Maklumat Menteri Agama No. l tanggal 3 Maret 1948).

Dengan adanya peraturan ini, maka urusan Peradilan Agama tidak lagi menjadi suatu urusan yang sambil lalu saja, akan tetapi khusus diurus oleh suatu atap yang akan melayani urusan penyelesaian perselisihan suami-isteri. Formasi Pengadilan Agama diatur pertama kali dengan penetapan Menteri Agama No. 6/1947 yang kemudian setelah beberapa kali dirubah  kini mengenai formasi Pengadilan Agama berlaku keputusan Menteri Agama No. 135 tahun 1967.

 Urusan Peradilan Agama pada Kementerian Agama diselenggarakan oleh bagian "B" yang dengan peraturan pemerintah No.33 tahun 1949, bagian "B" ini juga mengurus hal-hal yang bersangkutan dengan kepenghuluan, kemasjidan dan  wakaf.

Kemudian dengan peraturan Menteri Agama No. 1 tahun 1951 Jo. No. 2 tahun 1951 urusan kepenghuluan kemasjidan dan wakaf diselenggarakan oleh Jawatan Urusan Agama, sehingga bagian "B" dari Kementerian Agarna hanya mengurus.

        1. Hal-hal yang bersangkutan dengan Peradilan Agama;
        2. perundang-undangan;
        3. tauliyah wali Hakirn;
        4. mempelajari hukum-hukum agama, mengikhtiarkan naseha/fatwa dan memberi pertimbangan apabila ada peraturan-peraturan yang tidak sesuai dengan hukum dan/atau perasaan agama;
        5. menetapkan ketentuan hari raya dan hari libur, dan;
        6. menetapkan cara-cara upacara negara yang ada pertaliannya dengan agama.

Berhubungan  dengan  meluasnya pekerjaan bagian  "B" (hukum) dari Kementerian Agarna yang tidak saja harus memikirkan soal-soal Peradilan Agama di Jawa-Madura saja, akan tetapi harus pula mernperhatikan  perkembangan  Peradilan  Agama di luar Jawa-Madura, maka dengan Peraturan Menteri Agama No.9 Jo. No. l0 tahun 1952 sesuai dengan petunjuk-petunjuk termaktub dalam Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1952, bagian hukum dari Kementerian Agama dijadikan Biro Peradilan Agarna sedangkan peraturan khusus tentang tugas kewajibandan lapangan pekerjaan dari Biro Peradilan Agama, termuat dalam penetapan Menteri AgamaNo. 4l tahun 1952.

Mengenai Peradilan Agarna di Indonesia pada umumnya dan secara singkat dapat diterangkan sebagai berikut:

Dalam Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia tidak terdapat ketentuan-ketentuan mengenai Peradilan Agama. Oleh sebab itu Peradilan Agama masih bersandarkan atas pasal 134 ayat 2 dari lndische Staataregeling.

Dalam Lembaran Negara tahun 1951 No. 9 Undang-undang Darurat No. l tahun 1951

tentang tindakan-tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan kekuasaan danacara pengadilan-pengadilan sipil, peradilan agama tidak dihapuskan, bahkan ayat 2 dari pasal 1menyatakan satu bagian peradilan swapraja (Zefbestuutsrechtspraak) dan peradilan adat (Inheeme  rechtpraak  in rechtstreeks bestuurs gebied).

Aturan  tentang  kekuasaan  pengadilan agama  di  seluruh lndonesia adalah bermacam-macam  dan mernpunyai dasar-dasar peraturan sendiri-sendiri, baik peraturan-peraturan kekuasaan militer Belanda, Undang-undang biasa, peraturan-peraturan residen ataupun peraturan-peraturan adat  istiadat.

Bagi pulau Jawa-madura setelah oleh Republik Indonesia dahulu dihapuskan semua Pengadilan raja di Jawa dan Sumatera berdasar atas ketentuan-ketentuan Undang-undang No. 23 tahun l947 yang mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 1947, dan segala kekuasaan mengadili dan pengaduan yang dihapuskan itu pindah kepada badan-badan pengadilan dari NegaraRepublik Indonesia yang  berkuasa menurut peraturan-peraturan tentang susunan pengadilan yang berlaku peradilan agama diselenggarakan oleh Pengadilan-pengadilan Agama dan MahkamahIslam Tinggi.

Pengadilan Agarna sejak tahun 1946 yang oleh Belanda dinamakan "Priesterraden" diganti dengan nama "Penghulu-gerechten" (lihatlah Jav. Cour.1946 No. 32 dan 39. 1948 No. 25, 1949 No. 65 dan No. 29) didirikan di beberapa tempat Penghulu-gerechten ini, dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. l tahun 1950 tentang peraturan daerah pemulihan, setelah dirubah dengan Undang-undang No. 8 tahun 1950 dianggap tidak berlaku lagi dan oleh sebab itu hingga kini Stbl. 1882 No. 152 yang telah dirubah dan ditambah yang terakhir dengan Stbl. 1937 No. ll6 dan 610 dianggap sebagai dasar dari adanya Pengadilan Agama dan Mahkarnah lslam Tinggi Jawa-Madura.

Lain halnya dengan  daerah-daerah luar Jawa-Madura.

Bagi daerah Kalimantan, kecuali daerah Pulau Laut dan tanah Bumbu, dan daerah Hulu Sungai. Kekuasaan Kerapatan Qadi adalah  serupa dengan kekuasaan Pengadilan Agama di Jawa, yaitu khusus meliputi perkara-perkara di antara umat Islam yang menurut adat istiadat harus diputus menurut Agama Islarn dan bersangkutan dengan Nikah, Talak, Rujuk, Mahar dan Nafkah. Sebagai termaktub dalarn Stbl. 1937 No. 638. Dalarn Peraturan penyelenggaraannyaditerangkan, bahwa pengangkatan dari hakirn-hakirn agarna itu diselenggarakan oleh KepalaDaerah. Kemudian oleh Gubernur Kalirnantan hal ini diserahkan kepada Kementerian Agama menurut  laporan dari Kantor Urusan Agama Propinsi Kalimantan, dan oleh karenanya sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1949 Jo. No. 8 tahun 1950 maka dengan PenetapanMenteri Agarna No. 16 dan 17 tahun 1952 mulai tanggal 1 September 1952 Kerapatan Qadi langsung diurus oleh Kementerian Agarna.

Peradilan Agama di lain-lain daerah dari Kalirnantan masih berdasarkan pasal 12 Peraturan Swapraja 1938, atau pasal 12 Stbl. 1932 No. 80. Oleh Swapraja Pontianak, Mahkamah Balai  Agama telah diserahkan kepada Kementerian Agama, begitu pula di Kabupaten Sambas. Hak dan kewajiban dari Mahkamah Balai Agama agar luas. Untuk rnenyesuaikan dengan keadaan dewasa ini, maka penyelesaian pertikaian suami-isteri dalam urusan  Nikah, Talak, Rujuk, Mahar dan sebagainya" begitu pula urusan persengketaan mengenai waris tetap diselenggarakan oleh Mahkamah Balai Agama di tempat itu.

Untuk mengaktifkan Mahkamah-Mahkamah Agama ini masih ditunggu penyerahannya dari Kepala Daerah Kalimantan Barat, agar selanjutnya Peradilan Agama di tempat ini dapatdiurus sepenuhnya oleh Kementerian Agama. Keadaan di Kalimantan Timur adalah serupadengan Kalimantan Barat.

Peradilan Agama diseluruh Sumatera dapat dibagi dalam 4 macarn, yaitu:

        1. Berdasarkan ketetapan Wali Negara Sumatera Timur tanggal 1 Agustus 1950 No. 390/1950, termuat dalam Warta Resmi NST 1950 No.78 Peradilan Agarna yang kekuasaannya selain dari memeriksa sekitar  Nikah, talak dan Rujuk juga ia berkuasa memeriksa perselisihan mengenai mahar, hadanah, nafkah dan rnenetapkan pernbagian waris. Nama Peradilan Agama tersebut ialah Majelis Agama Islarn dan adanya di daerah-daerah bekas Negara Sumatera Timur dahulu. Dengan Peraturan Menteri Agarna No. 2 tahun 1953 telah diaktifkan kembali majelis itu dengan narna Majelis (Peradilan) Agarna Islam.
        2. Di daerah Aceh, Peradilan Agarna dilakukan oleh Mahkamah Syariah yang terbentuk sejak 1 Agustus 1946. Pembentukannya telah diperkuat oleh Putusan Desa Perwakilan Aceh pada tahun 1947. Adapun kekuasaannya ialah rnemutuskan soal yang bertalian dengan Nikah, Talak dan Rujuk dan mungkin pula urusan waris. Oleh  Kementerian Agama masih sedang diselidiki dasar hukum dari peradilan ini.
        3. Di  daerah Riau, Peradilan Agama berdasar pada pasal 12 Peraturan Swapraja 1938. Berhubungan telah dihapusnya Peradilan Swapraja Riau, maka perlu diselesaikan soal-soal yang bertahan dengan Peradilan Agama berdsarkan jiwa dari Undang-undang Darurat No. 1 tahun 1951.
        4. Peradilan Agama di beberapa daerah lainnya di Sumatera selain yang diterangkan dalam angka l-3 di atas, dilakukan berdasarkan pasal 12 Stbl. 1932 No, 80 atau salah satu Reglemen peraturan pengadilan yang rasional.

Perlu dicatat di sini, bahwa untuk seluruh Sumatera selama tahun 1952 oleh Kementerian Agama baru diaktifkan kembali secara resi. Satu Pengadilan Agama yaitu Pengadilan Agama di Palernbang sebagai lanjutan dari Raad Agama Kota Palernbang, dengan Penetapan Menteri Agama No. 15 tahun 1952 dengan tidak merubah hak dan kewajiban dari Raad Agama dahulu. Selanjutnya disusul lain-lainnya.

Pengadilan Agarna di Propinsi Sulawesi dan di beberapa kabupaten dalam Propinsi Sunda Kecil, berdsarkan  pasal 12 Peraturan Swapraja 1938.

Sesuai  dengan  maksud pasal 1 ayat (2) sub a dan b dari Lembaran Negara 1951 No. 9 pada tahun 1952 oleh Menteri Kehakiman telah dihapuskan sebanyak 57 Peradilan Swapraja dan 5 Pengadilan Adat di seluruh Propinsi Sulawesi, menurut Surat Keputusan Menteri Kehakiman tanggal 21 Agustus 1952 No. JB.4/3/17.

Berhubung dengan  penghapusan itu, yang berlaku mulai l septernber l952, maka kini sedang di ikhtisarkan penyelesaian mengenai nasib peradilan agamanya, di tempat-tempat yang menurut hukum yang  hidup merupakan suatu bagian dari bekas Pengadilan Swapraja tersebut.

Mungkin  sekali Qadi di Makasar mempunyai kedudukan sebagai Hakim Pengadilan Agarna yang berhak pula menyelesaikan perselisihan-perselisihan suami-isteri dan di samping itu juga menyelesaikan perkara-perkara waris dari umat Islam.

Sekarang Pengadilan Agama di luar Jawa-Madura itu sudah berkembang luas dan sudah tentu kesemuanya akan disesuaikan dengan Undang-undang No.  l4 tahun 1970 di mana dalam pasal l0 (1) menyatakan bahwa.

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan:

a. Peradilan Umum;

b.  Peradilan Agama;

c.  Peradilan Tata Usaha Negara;

Selanjutnya, dalarn Undang-undang No. .l tahun 1973 tentang perkawinan, tuga Pengadilan Agama menurut ketentuan Undang-undang ini jauh lebih banyak. Peranan Pengadilan Agama dalarn Undang-undang Perkawinan ini sangat banyak, yaitu:

        1. Izin untuk beristeri lebih dari seorang [pasal 3 (3)];
        2. Izin melangsungkan perkawinan bagi seorang yang belurn mencapai umur 21 tahun, bila Orang tuanya, wali atau keluarganya dalam hubungan garis lurus ada perbedaan pendapat (pasal 6);
        3. Penyimpangan dair ketentuan umum minimum, pria l9 tahun dan wanita l6 tahun [pasal 7(2)];
        4. Memutus tentang gugatan pencegahan perkawinan (pasal  l7-18);
        5. Merneriksa dan memutus permohonan para pihak yang perkawinannya ditolak oleh Pegawai Pencatat Perkawinan (Pasal 21);
        6. Merneriksa dan memutus permohonan pernbatalan perkawinan (pasal 25,28);
        7. Gugatan tentang kelalaian kewajiban suami atau isteri [pasal 34(3)];
        8. Perceraian (Pasal 39,40);
        9. Akibat perceraian (Pasal  4).

Selanjutnya Pasal 67  menyebutkan:

        1. Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya yang pelaksanaannya secara efektif lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Pemerintah;
        2. Hal-hal dalarn Undang-undang ini yang memerlukan pengaturan pelaksanaan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pernerintah,

Dernikianlah riwayat berdirinya Pengadilan Agama dengan tugas-tugasnya / kekuasaan-kekuasaannya sampai lahirnya Undang-undang No. 14 tahun 1970 dan undang-undang No. 1 tahun 1973, di mana Pengadilan-Pengadilan Agama disebut pula dalam kedua Undang-undangini.

PENGADILAN AGAMA TRENGGALEK

Seperti telah diuraikan di atas, bahwa dengan berlakunya Undang-undang No. 22 tahun 1946 pada permulaan bulan  Pebruari 1947 keadaan menjadi berubah. Oleh Kementerian Agama pada tiap kabupaten diangkat seorang Penghulu Kabupaten dan di samping itu diangkat seorang ketua Pengadilan Agama yang disebut Penghulu Hakim.

Pada tanggal 1 Januari 1948 Pengadilan Agama di Trenggalek mulai berdiri sendiri, berpisah dengan kepenghuluan Kabupalen Trenggalek dan dipimpin oleh seorang Penghulu Hakirn sebagai Ketua Pengadilan Agama Trenggalek, yaitu Sdr. R.H. Ridwan dari Sidoarjo-Surabaya, sedangkan Penghulu Kabupaten Trenggalek sebagai Kepala Pegawai Pencatat NTR tetap dijabat oleh Sdr. M. Moh. Kommuddin.

Formasi Pengadilan Agama secara agak lengkap disebutkan di sini, yaitu diatur kali pertama dengan Penetapan Menteri Agama No. 6 tahun 1946, yang kemudian diubah/ditarnbah antara lain dengan Penetapan Menteri Agama No. 3 tahun 1950, No. 14 tahun 1952, No. 43 tahun 1952, No. l0 tahun 1954, No. 25 tahun 1956, Keputusan Menteri Agama No. 33 tahun 1961, kini mengenai formasi Pengadilan Agama berlaku Keputusan Menteri Agama No. 135 tahun 1967.

PIMPINAN/KETUA  PENGADILAN  AGAMA

Pimpinan/Ketua Pengadilan Agama Trenggalek sejak tahun 1893 sampai sekarang telah mengalami penggantian sebagai berikut:

  1. K. Abd. Moersjad, mulai tahun 1893 – 1925;
  2. K. Ach, Moe’arif, mulai tahun 1927 – 1943;
  3. K. Qomaroeddin, mulai tahun 1943 – 1948;
  4. K. M. Oemar Mochtar,mulai tahun 1949 – 1958;
  5. K. Muhd. Anwar Sudibya, mulai tahun 1958 – 1966;
  6. K. Muasir  Zubaidi, mulai tahun 1966 – 1980;
  7. Drs.  Abu Amar,mulai tahun 1980 – 1990;
  8. Abd. Malik, mulai tahun 1990 – 1994;
  9. Drs. Hadi Muhtarom (Plt. Ketua), mulai tahun 1994 – 1996;
  10. Drs. H. Misro Ahmadi, SH., mulai tahun 1996 2000;
  11. Drs. Syamsuri, S.H., mulai tahun 2000 – 2001;
  12. Drs. Thoyib, S.H., mulai tahun 2002 – 2004;
  13. Drs. H. Moh. Rois AR, S.H., mulai tahun 2004 - 20010;
  14. Drs. Mahmudi, S.H. mulai tahun 2010 – 2012;
  15. Drs. H. Anis Fuadz, S.H., mulai tahun 2012 – 2014;
  16. Drs. H. Munawan, S.H., M.Hum., mulai 01 Pebruari 2014 s/d Sekarang.

Mulai tanggal 1 Januari 1948 apabila Ketua berhalangan, sidang Pengadilan Agarna dipimpin oleh Wakil Ketua M. lmam Achmad - Ajun Penghulu/Penghulu Muda pada Kantor Kepenghuluan/Urusan Agama Kabupaten Trenggalek hingga masa pensiunnya.

GEDUNG KANTOR PENGADILAN AGAMA

Kantor (Gedung Kantor) Pengadilan Agama Trenggalek mulai tanggal 1 Januari 1948 hingga sekarang mengalami perubahan seperti di bawah ini:

  1. Mulai tanggal 1 Januari 1948 s.d. 31 maret 1949 berkumpul dengan Kantor Kepenghuluan Kabupaten Trenggalek di rumah tembok kecil muka Pengulon (sebelah  selatan/barat daya rnasjid Jami') Trenggalek sampai tentara NICA/Belanda masuk menduduki kota Trenggalek pada  hari Kamis Pon tanggal 31 Maret 1949.

Catatan: Semua Pegawai Pengadilan Agama Trenggalek mengungsi ke luar kota. Selama dalam pengungsian pekerjaan-pekerjaan atau sidang-sidang Pengadilan Agarna hanya dapat diadakan di ternpat yang aman yang berdekatan dengan tempat pengungsian Wakil Ketua M. lmam Achmad dengan Panitera Abd. Rahman, sedang anggota-anggotanya (Hakim Anggota) ditunjuk ulama-ulama terkemuka di tempat. Adapun petugas/pegawai lainnya sukar dihubungi, karena tempat pengungsiannya terpencar tidak diketahui satu samalainnya.

          1. Mulai tanggal 27 Desember 1949 s.d. 3l Maret 1951. Setelah tanggal 27 Desember 1949 (Penyerahan kedaulatan kerajaan Belanda di Indonesia dan kedaulatan RI pada RIS), berkantor menyewa ruangan muka rumah milik M. Sulaiman di Jl. Condrogeni (kini Jl. R.A. Kartini) kota Trenggalek sampai tanggal 31 Maret 1951.
          2. Mulai tanggal 1 April 1951 s.d. 31 Januari 1954 pindah kantor menyewa rumah gedung milik Sdr. Darmo di Jl. Wilis 12 (kini Jl. Brawijaya) Trenggalek.
          3. Mulai tanggal 1 Pebruari 1954 s.d. 30 Nopember  1956 pindah kantor menyewa rumah gedung milik Ny. Atmiatun di Jl. Manikoro 7 (kini Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo) Trenggalek.
          4. Mulai tanggal 1 Desernber 1954 s.d. 19 Pebruari 1967 pindah kantor menyewa rumah gedung milik Sdr. Darmo di J1. Wilis 12 (kini Jl. Brawijaya) Trenggalek.
          5. Mulai tanggal 20 pebruari 1967 s.d. 16 Agustus 1968, hari Senin, 20 Pebruari 1967 pagi gempa bumi akibat meletusnya Gunung kelut blitar, rumah gedung yang disewa di Jl. Wilis/Brawijaya 12 (huruf e di atas) rusak, maka pada hari itu juga mengungsi/pindah mendompelng di Gedung Madrasah Ibtidaiyah/Tsanawiyah Trenggalek (J1. Wilis / Panglima Sudirman 29-A) sampai tanggal 16 Agustus 1968.
          6. Mulai tanggal l7 Agustus 1968 s.d. 20 Desember 1969 pindah dirurnah milik AD (yang dikuasai ABRI) milik Sar. Rochmad di Jl. Linggo/Kom. J. Sudarno 5 Trenggalek (izin KODAM VIII Brawijaya KODIM 0806, Surat lzin No. S.1.0 18/7/1968 tanggal 8 Juli 1968).
          7. Mulai tanggal, 21 Desember 1969 hingga sekarang pindah di gedungnya (Pengadilan Agarna Trenggalek) sendiri di Jl. Pang. Sudirman 504 (Desa Sumbergedong Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek). Rumah/gedung ini pembelian Departemen Agama-Pengadilan, Agama Trenggalek atas beban mata anggaran 01.026.181.05 sebesar Rp. 1.242.000,- (satu juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah),- S.K.O Menteri Agama tanggal 2 Agustus 1969 No. B-VI/Rep.5/II/50. Sebelum tanggal 7 Oktober 1969 rumah/gedung tersebut atas nama Ny. Buntoro (Oci Kwan Nio alias Tjoa Bin Nio) alamat Pasr Kaliki Dalam 108/85 Bandung -Jabar. Tanahnya merupakan Hak Guna Bangunan No. 16 (bekas Rigendem Verp. No. 388/56 syurat ukur tanggal 28 September 1905 No. 58);
  1. Dengan perkembangannya, Pengadilan Agama Trenggalek mendapatkan anggaran dari Departemen Agama Pusat untuk pengadaan tanah dan gedungnya. Sehingga Pengadilan Agama Trenggalek sejak tahun 1982 bertempat di Jalan Dr. Sutomo Nomor 21 Trenggalek (Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek), yang hingga saat ini masih ditempati meskipun sudah sangat tidak representatif untuk pelayanan masyarakat. Sedangkan gedung kantor yang berada di sejak tahun 1982 dialih fungsikan sebagai rumah dinas Ketua Pengadilan Agama Trenggalek hingga sekarang;

TENTANG PERUBAHAN  NAMA  KANTOR

  • -       Sebelum tanggal 1 Januari 1948 RAAD AGAMA TRENGGALEK;
  • -       Mulai tanggal 1 Januari 1948 PENGADILAN AGAMA TRENGGALEK;
  • -       Pada tahun 1966 hanya berlaku beberapa bulan PENGADILAN AGAMA ISLAM TRENGGALEK Kemudian diubah lagi menjadi PENGADILAN AGAMA TRENGGALEK;
  • -       Mulai awal tahun 1972 diubah seperti tertera dalam papan nama hingga sekarang DEPARTEMAN  AGAMA RI PENGADILAN AGAMA TRENGGALEK.

Catatan:         Catatan Untuk Pengadilan Agama ini tidak ada tambahan kata-kata kabupaten, cukup PENGADILAN AGAMA TRENGGALEK, yang mulai berlaku sejak diresmikannya UU. No. 7/1989 tentang Peradilan Agama.

Go to top